Kenduri Rancangan Undang-Undang Desa (RUU DESA)

Semua Desa menginginkan segera disahkannya Undang-Undang Desa, terutama dalam pengalokasian dan wewenang pengelolaan dana 10 prosen, langsung dari APBN. Selain itu tuntutan masa jabatan kepala desa dalam satu periode menjadi 8 tahun dari 6 tahun saat ini.

Dalam acara Kenduri RUU DESA, Kamis (04/07) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, terungkap dua tuntutan paling penting ini justru yang belum mendapat kesepakatan di antara Pansus RUU DESA dengan Komisi lainnya di DPR RI serta Pemerintah. Anggota DPRRI masih nyaman dengan pengalokasian dana secara sektoral untuk melindungi kepentingan politik mereka, jauh dari peruntukan dan pemerataan pembangunan bagi desa-desa.

“Setidaknya 6 prosen dari APBN alokasi dana untuk desa-desa dan masa jabatan kades selama 8 tahun, sudah tidak lagi menjadi permasalahan dalam Pansus RUU Desa. Ini untuk keadilan dan amanah reformasi demi mensejahterakan masyarakatnya. Selama ini desa diperlakukan dengan sangat tidak adil. Ekonomi di Indonesia hanya dikuasai oleh 2 prosen ppenduduknya saja. Sayangnya belum mendapat persetujuan dari komisi DPRRI lainnya.” jelas Budiman Sudjatmiko, Wakil Ketua Pansus RUU Desa.

Sedangkan Ketua Pansus RUU DESA,Ahmad Muqowam, mengatakan berdasarkan data yang didapat dari Bapenas, tidak kurang 44 triliun alokasi dana bagi desa-desa disetiap tahunnya dan tersebar di berbagai sektor. Kebijakan sektoral ini yang menjadi tidak jelas desa yang mendapatkan alokasi dana tersebut, karena sangat di mungkinkan hanya bagi desa yang mendapat akses atau mempunyai perwakilan di dapil tersebut yang akan mendapatkan dana sektoral tersebut.

“Kami perlu dukungan, supaya anggota dewan di komisi lainnya juga kementrian Keuangan dan Bapenas mau mendukung RUU Desa, sehingga dana sektorlal itu bisa dikelola dalam satu intansi dan dikucurkan ke desa-desa dengan merata. Mereka itulah yang belum menyetujui RUU Desa disahkan,” tandasnya.

Dia juga minta maaf sehubungan RUU Desa tidak bisa diputuskan tanggal 12 Juli 2013, karena belum adanya persetujuan dari Komisi lainnya, Bapenas dan Kementrian Keuangan. Dia berharap desa-desa bisa turut menekan ketiga lembaga tersebut. Dan Pembahasan RUU Desa akan dilanjutkan sekitar 20/08/13.

Dalam kesempatan sebelumnya Ari Sujito, dari IRE Yogyakarta menyatakan bila RUU Desa ini disahkan akan mensejahterakan 75 prosen penduduk Indonesia.

Sedangkan Kepala Desa Mandalamekar, Yana Noviadi, mewakili Gerakan Desa Membangun, menjelaskan, sebenarnya banyak program yang di selesaikan di desa-desa oleh pemerintahan dan warganya, tanpa bantuan pemerintah diatasnya. 67 tahun Indonesia merdeka masih saja mempertanyakan kemampuan desa mengelola anggaran, padahal di republik ini tak ada yang mampu mengelola anggaran, walaupun mereka selalu diberikan kesempatan mengelola anggaran. sedangkan desa yang tidak pernah mendapatkan kesempatan mengelola anggaran yang layak, menjadi bulan-bulanan ketidakpercayaan.

“Peryataan itu pernah dilontarkan Penjajah saat Indonesia mau merdeka, apakah bangsa ini mampu mengelola anggaran?, sekarang pertanyaan itu di ungkapkan ke desa-desa, artinya selama 67 tahun tidak ada kemauan dari pemerintah diatasnya supaya desa lebih maju dan mandiri.

Selain itu Yana, mengusulkan supaya ada setatus yang jelas bagi staf desa, walaupun tidak termasuk dalam pegawai derah, PNS, ataupun pejabat negara, harus ada semacam peraturan yang jelas, agar mereka tidak mudah diberhentikan atau di alih tugaskan oleh Kades. Mereka yang sudah dilatih bisa terus mengeluti bidangnya.

Selain status yang jelas bagi staf di desa, kesejahteraan juga menjadi bagian yang sangat penting dalam menerapkan profesionalisme bagi perangkat desa, saat ini sulit mencari pegawai dengan disiplin ilmu yang memadai, menjadi pegawai desa tidak menarik bagi mereka. Tanpa peningkatan kesejahteraan perangkatnya, kucuran dana yang cukup bagi desa, akan menjadi ranjau-ranjau yang menjebak pegawai ditingkat desa itu sendiri.

“Mereka tidak punya keyakinan bisa hidup sejahtera di desa. Urban menjadi pilihan terbaik bagi mereka. Karenanya Alokasi dana yang cukup bagi desa-desa akan sangat membantu dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi, sehingga mereka akan kemabali melirik desa” tandasnya.

Desa dengan berbagai warna dan berbeda potensi selayaknya diberikan kewenangan untuk mendapatkan dan mengelola anggaran yang memadai, untuk akselerasi pembangunan yang tepat sasaran.

Mencari Aksi Yang Efektif

Mengadakan tekanan terhadap Anggota DPR RI komisi lainnya, Bapenas dan Kementrian Keuangan sebagaimana dimohonkan Ketua Pansus RUU Desa, sepertinya aksi pengerahan masa (demo) membutuhkan waktu, biaya dan energi yang cukup besar. Pada kenyataannya demo yang dilakukan perangkat desa selama ini, belum mampu membukakan mata hati mereka.

Sebenarnya ada cara efisien dan efektif, jikalau RUU Desa belum disahkan hingga Pemilu 2014 nanti, maka desa-desa harus mempertimbangkan partisifasinya pada Pemilu tersebut.

Sampai saat ini meskipun diperlakukan tidak adil, pemerintah dan masyarakat desa telah menjadi peserta yang taat dalam menyalurkan hak pilihnya, sebenarnya warga kotalah yang paling banyak tidak menggunakan hak pilihnya disetiap pemilu, alias golput. Lalu apa balasan mereka terhadap orang-orang yang taat, tapi tinggal di desa? mandalamekar.desa.id

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>